.gif "ads-top")
Arus Jatim — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia tetap harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Penegasan ini disampaikan melalui putusan atas perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin, 29 Juni 2026, di Jakarta, yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Dengan ditolaknya permohonan tersebut, MK secara otomatis menutup ruang wacana atau diskusi untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah agar dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh oleh para pemohon.
Siapa yang Mengajukan Gugatan Ini?
Uji materi terhadap UU Pilkada ini diajukan oleh empat orang pemohon, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri. Keempatnya menggugat frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada karena dinilai memiliki celah multitafsir yang berpotensi dimanfaatkan untuk mengubah mekanisme Pilkada menjadi melalui DPRD.
Melalui gugatan ini, para pemohon meminta MK memberikan kepastian konstitusional guna menjaga kedaulatan rakyat dalam menentukan kepala daerahnya sendiri.
Apa yang Memicu Putusan Ini?
Perdebatan mengenai mekanisme Pilkada langsung versus Pilkada melalui DPRD bukan isu baru dalam wacana politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Frasa “secara langsung dan demokratis” dalam UU Pilkada dinilai sejumlah pihak berpotensi ditafsirkan secara berbeda, sehingga membuka celah bagi perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah di masa depan.
Melalui perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026, para pemohon berupaya mendapatkan penegasan hukum agar frasa tersebut tidak disalahgunakan untuk mengubah sistem Pilkada langsung yang telah berjalan sejak era reformasi.
Respons PDI-P terhadap Putusan MK
Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua Bappilu Eksekutif PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menegaskan bahwa partainya sejak awal selalu menolak keras gagasan pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD.
Deddy Sitorus menilai putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini sangat sejalan dengan kehendak publik, undang-undang yang berlaku saat ini, prinsip otonomi daerah, serta murni mencerminkan semangat reformasi.
Pernyataan Deddy Sitorus ini mewakili sikap resmi PDI-P dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bappilu Eksekutif partai tersebut.
Dampak Awal Putusan MK
Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 membawa sejumlah dampak awal terhadap lanskap politik dan hukum pemilu di Indonesia. Pertama, wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD dianggap tertutup dan tidak dapat lagi diperdebatkan secara hukum karena sifat putusan MK yang final dan mengikat.
Kedua, putusan ini memberikan kepastian konstitusional bahwa kepala daerah tetap harus dipilih secara langsung oleh rakyat, mempertegas penerapan undang-undang yang berlaku serta selaras dengan semangat reformasi dan otonomi daerah.
Ketiga, sejumlah pakar mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu sebagai langkah tindak lanjut pasca-putusan ini.
Keempat, sejumlah anggota DPR melihat putusan MK ini sebagai momentum untuk mulai membenahi proses demokrasi di Indonesia secara lebih luas.
Kelima, putusan ini memberikan legitimasi bagi partai-partai politik seperti PDI-P dan PKB yang sejak awal menolak usulan Pilkada tidak langsung.
Apa yang Belum Diketahui
Hingga artikel ini pertama kali tayang, redaksi masih menunggu salinan lengkap putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 untuk mengonfirmasi pertimbangan hukum secara rinci.
Belum ada pernyataan resmi dari partai politik lain selain PDI-P terkait putusan ini. Redaksi juga masih memantau kemungkinan langkah lanjutan dari DPR terkait desakan revisi UU Pemilu yang muncul pasca-putusan.
Update berikutnya akan disampaikan begitu ada perkembangan baru, termasuk salinan resmi putusan MK dan tanggapan dari partai politik lain serta pemerintah.
Situasi Terkini per 08.30 WIB, 2 Juli 2026
MK telah memutus perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 dan menegaskan Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. PDI-P melalui Deddy Yevry Sitorus menyambut putusan ini. Redaksi masih menunggu salinan lengkap putusan dan tanggapan dari pihak lain. Update berikutnya akan disampaikan begitu ada perkembangan baru.
