Puguh Wiji Pamungkas Apresiasi Pemprov Jatim Perluas Beasiswa untuk Siswa Tak Tertampung di Sekolah Negeri

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, memberikan apresiasi atas langkah progresif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas kuota beasiswa pendidikan bagi siswa lulusan SMP yang tidak diterima di SMA atau SMK negeri. Kebijakan ini dinilai menjadi solusi konkret dalam menekan angka putus sekolah di Jawa Timur.

“Jumlah lulusan SMP atau sederajat tahun ini mencapai 682.252 siswa, sementara daya tampung SMA dan SMK negeri hanya 261.396 kursi. Artinya, lebih dari 400 ribu anak terancam tidak tertampung di sekolah negeri,” ungkap Puguh dalam keterangannya, Rabu (25/6).

Adapun rincian daya tampung sekolah negeri terdiri dari 126.180 kursi untuk SMA dan 135.216 kursi untuk SMK. Menurut Puguh, ketimpangan tersebut sangat serius dan perlu diantisipasi dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Sebagai respons, Pemprov Jatim menyediakan 72.841 beasiswa bagi siswa yang melanjutkan ke sekolah swasta. Dari jumlah itu, 32.562 beasiswa diberikan secara penuh, sedangkan 40.279 lainnya berupa potongan biaya pendidikan.

“Saya sangat mengapresiasi langkah ini. Ini bukan hanya soal akses pendidikan, tapi menyangkut masa depan generasi muda. Beasiswa ke sekolah swasta ini bisa menjadi penyelamat bagi siswa yang terkendala biaya,” tegas Puguh yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa skema ini juga mendorong pemerataan pendidikan, mengurangi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, serta mencerminkan kebijakan berbasis keadilan sosial.

Puguh juga menyoroti langkah transparan Pemprov Jatim melalui platform digital. Kini, masyarakat dapat mengakses informasi sekolah swasta penerima beasiswa melalui dashboard resmi SPMB Jatim. Informasi tersebut mencakup nama sekolah, jenis bantuan (penuh atau potongan), serta kuota yang tersedia.

“Cukup buka website SPMB Jatim, di sana tersedia daftar sekolah swasta penerima beasiswa. Ini memudahkan masyarakat untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan domisili dan kebutuhan,” jelasnya.

Puguh mengingatkan bahwa angka putus sekolah di Jatim masih menjadi masalah serius. Data tahun 2022 mencatat sebanyak 260.347 anak usia SMA sederajat tidak melanjutkan pendidikan.

“Dengan kebijakan seperti ini, kita bisa menekan angka putus sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga mendorong agar program ini terus diperluas dan disempurnakan agar benar-benar menyasar siswa yang paling membutuhkan, sekaligus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta.

“Kalau kita bicara keberlanjutan generasi Jawa Timur, ini adalah salah satu solusi jangka panjang. Anak-anak kita tidak boleh putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri atau tidak mampu bayar sekolah swasta,” pungkasnya.

ikuti terus update berita rmoljatim di
google news