Profil Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi

YOGYAKARTA – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen dikabarkan ditangkap paksa oleh aparat kepolisian yang mengaku dari Polda Metro Jaya pada Senin malam, 1 September. Penangkapan dilakukan di Sekretariat Lokataru Foundation sekitar pukul 22.32 WIB.

Dalam pernyataan resminya, Lokataru Foundation menilai penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan melanggar prinsip demokrasi dan HAM. Tindakan aparat yang sewenang-wenang bukan hanya bentuk kriminalisasi, tetapi upaya membungkam kritik.

“Delpedro Marhaen adalah warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk bersuara, berkumpul, dan menyampaikan pendapat secara damai. Penangkapan sowenang-wenang terhadap dirinya bukan hanya bentuk kriminalisasi, tapi upaya membungkam kritik publik,” demikian tertulis dalam rilis yang dikutip dari Instagram @lokataru_foundation, Selasa, 2 September.

Dikabarkan, saat penangkapan, polisi tidak menjelaskan alasan penangkapan, tetapi hanya mengatakan bahwa Delpedro diancam hukuman lima tahun penjara.

Namun sebelumnya, Depedro sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta para pendemo yang ditangkap pada aksi demo 28 Agustus 2025.

Profil Delpedro Marhaen

Delpedro Marhaen menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum dan politik. Dia menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara pada 2022.

Tak berhenti di situ, Delpedro melanjutkan pendidikannya hingga meraih Magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (2024) serta Magister Hukum di Universitas Tarumanagara (2024).

Sejak awal, Delpedro meniti karier sebagai pegiat HAM. Dia bergabung dengan Lokataru Foundation sebagai Research Assistant (2019-2021). Delpedro juga menjadi peneliti  di Haris Azhar Law Office (2023).

Selain itu, Delpedro aktif di Hakasasi.id pada 2020-2021. Dia juga sempat menjabat sebagai Program Assistant di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 2022-2023.

Rekam jejak tersebut memperlihatkan konsistensinya dalam membela hak-hak masyarakat sipil. Dia tak segan mengkritik kebijakan negara yang dinilai melanggar prinsip demokrasi.

Puncaknya, pada 2024 Delpedro dipercaya memimpin Lokataru Foundation sebagai Direktur Eksekutif. Di posisi itu, ia semakin dikenal sebagai salah satu tokoh muda pembela HAM.

Delpedro bukan hanya pegiat organisasi, tetapi juga aktivis lapangan. Pada Agustus 2024, dia sempat ditangkap polisi setelah aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada, salah satunya terkait batas usia minimal calon kepala daerah.

Mengenal Lokataru Foundation

Lokataru Foundation adalah organisasi nirlaba berbasis di Jakarta yang berdiri pada Mei 2017. Kehadiran lembaga ini digagas oleh sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM, seperti Haris Azhar, Eryanto Nugroho, Sri Suparyati, Nurkholis Hidayat, Atnike Sigiro, Iwan Nurdin, dan Mufti Makarim.

Nama “Lokataru” sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti Pohon Ide yang Universal, melambangkan semangat untuk mewujudkan ruang pemikiran yang terbuka, kolaboratif, dan inklusif.

Sejak berdiri, Lokataru Foundation berkomitmen untuk mendorong pemenuhan dan penegakan HAM sebagai tanggung jawab negara. Organisasi ini memiliki visi untuk mengambil bagian dalam solidaritas HAM global, sekaligus menjalankan misi memajukan akuntabilitas lembaga publik maupun swasta melalui riset, advokasi, dan pengembangan kapasitas.

Lokataru menggarap kerja-kerjanya melalui empat kegiatan utama. Pertama, melakukan riset yang relevan dengan kepentingan publik, terutama kelompok termarjinalkan. Kedua, mendorong advokasi dengan menyebarkan hasil riset kepada publik dan pemangku kebijakan.

Ketiga, mengembangkan kapasitas masyarakat sipil melalui Lokademia, sebuah wadah pendidikan alternatif mengenai riset, isu publik, hingga strategi kampanye. Terakhir, membangun jejaring dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas HAM.

Dalam perjalanannya, Lokataru fokus pada tiga isu besar yakni penguatan ruang sipil, demokratisasi sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, serta penyusunan indeks HAM. Selain itu, mereka juga lantang bersuara menentang penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Tak jarang, Lokataru memberikan bantuan hukum langsung kepada korban pelanggaran sebagai wujud nyata perjuangan mereka. Kini, meski telah berjejaring luas dengan masyarakat sipil, Lokataru Foundation terus memperluas kolaborasi demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.