PM Malaysia Anwar Ibrahim Diminta Moderasi Kritik Israel dan AS di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

KUALA LUMPUR, Malaysia – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dilaporkan menerima permintaan dari sejumlah pejabat pemerintah untuk meredakan retorikanya terhadap agresi Israel di Jalur Gaza serta kritikan terhadap Amerika Serikat. Langkah ini didorong oleh kekhawatiran di kalangan pemerintah Malaysia terkait potensi dampak kebijakan tarif oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap perekonomian negara.

Laporan Bloomberg yang mengutip sumber-sumber internal pemerintahan Malaysia menyebutkan bahwa para pejabat tersebut khawatir bahwa kritik tajam Perdana Menteri Anwar terhadap Amerika Serikat dan Israel dapat menjadikan Malaysia sebagai target kebijakan tarif yang kemungkinan diterapkan oleh pemerintahan Trump di masa depan.

Pada tanggal 18 Februari lalu, Donald Trump diketahui mengumumkan potensi pengenaan tarif sebesar 25 persen terhadap impor mobil, semikonduktor, dan produk farmasi. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di Malaysia, mengingat negara tersebut tengah mengembangkan industri semikonduktor dan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI).

Bloomberg melaporkan bahwa ekspor Malaysia ke Amerika Serikat mencapai 1,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, sehingga potensi penerapan tarif ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Malaysia.

Anwar Ibrahim dikenal sebagai salah satu pemimpin negara mayoritas Muslim yang secara aktif menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dan kelompok Hamas. Ia bahkan pernah menyatakan pandangannya dalam wawancara dengan Al Jazeera bahwa Amerika Serikat terlibat dalam “genosida” Israel di Jalur Gaza.

Dalam wawancara yang disiarkan pada 19 Mei 2024 tersebut, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam tindakan genosida karena terus memasok senjata kepada Israel, meskipun mengetahui bahwa senjata tersebut digunakan untuk menyerang warga sipil Palestina yang tidak bersalah.

Selain itu, Perdana Menteri Anwar juga kerap mengkritik negara-negara Barat yang dinilai tidak bersuara atas tindakan kekerasan Israel di Gaza, meskipun seringkali mengedepankan isu hak asasi manusia. Ia juga pernah mengungkapkan secara terbuka bahwa Malaysia merasakan tekanan dari Amerika Serikat terkait sikapnya terhadap konflik Israel-Palestina, dengan menyatakan bahwa utusan Malaysia telah dipanggil oleh otoritas AS untuk mempertanyakan posisi pemerintahannya.

Namun, sejak Donald Trump kembali aktif dengan kebijakan tarif terhadap berbagai negara dan produk, terlihat adanya perubahan dalam gaya komunikasi Anwar Ibrahim. Ia tampak lebih menahan diri dalam menyampaikan komentarnya terkait isu-isu internasional yang sensitif.

Bahkan, ketika ditanya mengenai rencana Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengambil alih wilayah tersebut, Anwar Ibrahim memilih untuk tidak memberikan komentar langsung dan menyatakan akan “mempelajari lebih dulu” isu tersebut.

Perubahan sikap ini mengindikasikan adanya tekanan internal di Malaysia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dalam hubungan internasional, khususnya dengan Amerika Serikat, di tengah ancaman kebijakan ekonomi yang berpotensi merugikan.