Dugaan Mentan Amran Sulaiman Soal Mafia Manipulasi Data Stok Beras

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencurigai adanya tindakan dari oknum mafia pangan yang berusaha memanipulasi data ketersediaan beras dengan menciptakan situasi yang menyesatkan di tengah upaya Indonesia untuk mencapai ketahanan dan swasembada pangan.

“Itu sementara diproses oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen,” ujar Amran di sela kegiatan pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dilansir dari Antara, Selasa, 10 Juni 2025.

Menurut informasi internal yang diterimanya, terdapat indikasi bahwa beberapa pihak sengaja membentuk persepsi publik seolah-olah pasokan beras sedang langka, padahal faktanya stok beras sangat mencukupi. “Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang coba-coba memainkan data, sehingga kelihatan beras kurang, ternyata lebih (melimpah),” ujar Mentan Amran.

Amran juga mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini telah menembus angka lebih dari 4 juta ton—jumlah tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam kurun waktu 57 tahun.

Dengan kondisi ini, ia optimistis bahwa target swasembada beras yang awalnya direncanakan tercapai di tahun keempat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bisa direalisasikan lebih awal, yakni di tahun ketiga.

Menanggapi isu penurunan pasokan beras akibat anomali cuaca, Amran menegaskan bahwa hal tersebut tidak terbukti setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Satgas Pangan.

“Setelah pemeriksaan, data sementara, kemarin yang kita dapatkan anomali itu tidak benar. Dan mereka meminta maaf ke Satgas Pangan. Saya katakan tidak! segera (proses) tindak lanjuti. Ini tidak boleh (dibiarkan), inilah kelakuan mereka selama ini (mafia pangan),” katanya.

Amran Sulaiman pernah menyampaikan bahwa dirinya sempat mendapat teguran dari seorang wakil presiden karena menutup perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik mafia beras. Meski demikian, Amran tidak mengungkapkan siapa wakil presiden yang dimaksud maupun waktu terjadinya teguran tersebut. 

Amran, yang merupakan kerabat pengusaha Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad), hanya menyebut bahwa teguran tersebut muncul karena perusahaan yang ditutup merupakan milik pemain besar di industri pangan.

“Saya juga, kami pernah ditegur wakil presiden. Gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya ternyata semuanya adalah pemimpin besar di dalamnya,” kata Amran dipantau lewat Youtube Universitas Hasannudin pada Jumat, 18 April 2025.

Ia mengaku dimarahi atas tindakannya, namun justru meresponsnya dengan ucapan terima kasih. Menurut Amran, penutupan perusahaan itu merupakan bentuk komitmennya terhadap penegakan aturan. “Kami memang ditegur, tapi kami berterima kasih. Yang penting perusahaan tersebut kami tutup karena terbukti melanggar regulasi,” ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, turut memberikan penjelasan terkait peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa insiden itu terjadi pada periode sebelumnya.

“Pernyataan Pak Menteri dalam video tersebut merujuk pada pengalaman beliau di masa lalu, saat menjabat sebagai Menteri Pertanian,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 April 2025. Video yang dimaksud Arief yakni pidato Amran dalam wisuda Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis, 10 April 2025.

Arief menjelaskan bahwa Amran menganggap teguran tersebut sebagai bentuk masukan yang membangun dan menjadi pengingat untuk bertindak lebih hati-hati dan bijaksana dalam membuat kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan sektor pangan nasional.

Menurut Arief, melalui kisah tersebut Amran ingin menekankan bahwa dengan dukungan penuh dari Presiden dan Wakil Presiden, ia tidak ragu untuk mengambil tindakan demi melindungi petani dan menjaga kepentingan bangsa. Ia menegaskan bahwa Amran tetap memegang teguh prinsip keberpihakan terhadap petani dan bersedia menghadapi berbagai risiko dalam mengungkap praktik mafia pangan.

Sementara itu, mengenai identitas pihak-pihak yang dituding mencoba mengganggu program ketahanan dan swasembada pangan, Amran belum bersedia mengungkapkan secara rinci siapa saja mereka.

“Seandainya stok kita kurang, pasti jawabannya impor. Padahal bisa saja stok kita tidak kurang. Akhirnya kalau impor, petani yang terpukul dan mereka tidak berproduksi terus menerus. Jadi, jangan membuat lemah petani kita,” katanya, menegaskan.