Dony Oskaria Ditunjuk Jalankan Tugas Menteri BUMN Sementara

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN. Dony ditunjuk sebagai pengganti Erick Thohir.

Penunjukan Dony tertuang dalam surat bernomor B-20/M/S/AN.00.03/09/2025 bertanggal 17 September 2025.

Adapun penunjukan tersebut dilakukan setelah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Dalam surat tersebut ditegaskan, Dony diminta melaksanakan tugas sebagai Menteri BUMN hingga ada arahan lanjutan dari Presiden atau ditunjuknya menteri definitif.

“Serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, bersama ini kami sampaikan bahwa Bapak Presiden menunjuk Saudara (Dony) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Menteri Badan Usaha Milik Negara sampai dengan terdapat arahan lain dari Bapak Presiden atau diangkatnya Menteri Badan Usaha Milik Negara definitif,” bunyi surat tersebut dikutip Jumat, 19 September.

Dengan mandat ini, Kementerian BUMN diharapkan tetap berjalan normal tanpa hambatan, terutama dalam mengawal transformasi BUMN yang sedang berlangsung.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Erick Thohir untuk menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Saat ini, posisi Menteri BUMN masih kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir.

Terkait dengan penggantinya, Erick bilang akan sepenuhnya menjadi keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau BUMN sendiri kan sudah pasti ada Plt-nya, nanti tunggu keputusan presiden, Pak Mensesneg nanti,” tuturnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 September.

Saat ditanya apakah yang akan menggantikan posisinya merupakan salah satu dari Wakil Menteri BUMN, Erick mengaku tidak mengetahuinya.

Adapun terdapat tiga wakil Menteri BUMN yakni Kartika Wirjoatmodjo, Donny Oskaria dan Aminuddin Ma’ruf.

“Wah saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif presiden,” ujarnya.