PEMERINTAH mulai membahas penyusunan menu khusus untuk proyek makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pembahasan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rapat perdana pelaksana harian tim koordinasi penyelenggaraan MBG yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025.
Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan rapat tersebut membahas tiga isu besar lintas kementerian dan lembaga, yakni penyusunan menu bergizi seimbang, penerapan 19 standar operasional prosedur (SOP) kesehatan, dan penyiapan bahan baku pangan untuk program MBG.
“Fokus kami adalah memastikan menu dan distribusi MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan,” ujar Nanik yang juga menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dikutip dari keterangan resmi BGN, Sabtu, 8 November 2025.
Rapat dihadiri perwakilan dari tiga kementerian koordinator dan 13 kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Nanik menyebut koordinasi lintas sektor sangat penting karena program ini berskala besar, melibatkan 14.299 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang melayani 40 juta penerima manfaat.
Menurut Nanik, peningkatan permintaan bahan pangan dari SPPG menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti ayam, telur, dan sayuran. Karena itu, BGN tengah menyusun kelompok kerja (pokja) penyiapan bahan baku bersama kementerian terkait agar pasokan tetap stabil. “Kalau tidak diantisipasi, penyediaan bahan baku bisa menjadi masalah besar,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan aktif berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga ketersediaan pangan. Salah satu upaya yang tengah dilakukan ialah kerja sama dengan TNI AD dan Kementerian Koperasi. TNI AD akan mengembangkan peternakan ayam petelur dan lahan pangan di bawah komando Kodim, sementara Kementerian Koperasi menyiapkan dana bergulir ratusan miliar rupiah untuk koperasi produksi yang memasok bahan pangan ke SPPG.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa dari lebih dari 14 ribu SPPG yang beroperasi di Indonesia, baru 1.218 SPPG yang telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Banyak dapur MBG belum memenuhi syarat karena masih ditemukan bakteri E. coli di air serta masalah kelayakan fisik. Untuk itu, Kemenkes mengajukan 19 SOP baru agar standar kesehatan bisa seragam di seluruh dapur penyedia MBG.
“BGN dan Kemenkes akan duduk bersama untuk memastikan dapur-dapur yang dihentikan sementara bisa segera beroperasi lagi setelah memenuhi SOP,” kata Nanik.
Dalam rapat itu, perwakilan BKKBN juga mengusulkan agar pola distribusi dan variasi menu MBG bagi ibu hamil dan balita disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing kelompok usia dan kondisi. “Ini penting agar program benar-benar memberikan manfaat kesehatan, bukan sekadar memberi makan,” ujar Nanik.
Pemerintah menargetkan 83 juta penerima MBG pada 2026, mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tahun berikutnya, program ini akan diperluas untuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
“Presiden ingin pada 2027 nanti semua warga miskin di Indonesia bisa mendapat makan bergizi gratis setiap hari. Itu sebabnya penyusunan menu, standar kesehatan, dan ketersediaan bahan pangan harus benar-benar matang,” kata dia.
